Wamentan Tinjau CSR dan PM-AAS di Merauke, Dorong Percepatan Swasembada Pangan
Merauke, 24 Oktober 2026 – Wakil Menteri Pertanian RI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, melakukan kunjungan kerja ke lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) tahun 2025 dan 2026 seluas 1.885 hektare di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, serta lokasi Pertanian Modern – Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Kampung Waninggap Kay, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kunjungan ini bertujuan mendorong percepatan masa tanam dan optimalisasi produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.
Merauke dinilai berpotensi besar menjadi lumbung pangan nasional, khususnya beras. Namun, pembukaan lahan harus diikuti dukungan sarana produksi yang memadai, terutama benih bermutu, pupuk, dan alsintan, serta komitmen bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani. Dalam dialog dengan petani lokal dan masyarakat adat, Wamentan menerima aspirasi langsung di lapangan terkait pengangkutan hasil panen, jalan usaha tani yang rusak, kesulitan pupuk, keterbatasan irigasi, dan ketersediaan BBM. Menanggapi hal itu, Wamentan menyalurkan bantuan anggaran untuk infrastruktur pendukung, mekanisasi, pupuk, dan benih.
Di lokasi PM-AAS, pendekatan budidaya padi berbasis mekanisasi dan teknologi presisi yang dikembangkan Kementan melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), petani Orang Asli Papua (OAP) menampilkan demonstrasi tanam benih langsung menggunakan drum seeder. Metode ini memangkas proses persemaian dan pindah tanam sehingga mempercepat penanaman dan menghemat tenaga kerja. Petani OAP didampingi Tim BRMP Papua Selatan dan Papua. Keterlibatan ini diharapkan meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani OAP dalam mengelola usaha tani.
Wamentan juga memimpin diskusi brainstorming penyusunan strategi penguatan swasembada pangan di Merauke yang dimoderatori oleh Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Dirjen LIP), Dr. Hermanto. Diskusi dihadiri antara lain Direktur lingkup LIP, Gubernur Papua Selatan/wakil, Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Kapolda Papua, Kajati Papua, Bupati Merauke, Kadis DPPKP Prov. Papua Selatan, Kadis TPHP Kab. Merauke, Kadis PUPR Merauke, Kepala BWS Papua Merauke, Direktur Pestisida, Direktur Polbangtan Manokwari, Kepala BRMP Papua, Kepala BPLIP Jayapura, dan Kepala BRMP Papua Selatan.
Bupati Merauke memaparkan kendala keterbatasan SDM dan tenaga petani, penataan air, pemanfaatan lahan CSR yang telah dibuka, keterbatasan alsintan, serta kondisi jalan usaha tani yang cukup dapat disiasati dengan pengerasan tanpa perlu diaspal. Strategi lainnya yang diusulkan meliputi 1) pemetaan sentra produksi, jalur angkut, lokasi penggilingan, dan titik pemasaran; 2) penyusunan rencana pengangkutan berdasarkan musim panen dan volume produksi, serta pengembangan titik pengumpulan dengan fasilitas pascapanen; 3) inventarisasi kondisi jalan usaha tani dan penetapan prioritas perbaikan; serta 4) koordinasi Kementerian PU dan Pemda terkait kewenangan dan pembiayaan, terintegrasi dengan pembangunan irigasi.
Forum juga menyoroti perlunya penambahan PPL dan POPT, usulan pembentukan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) di Papua Selatan, serta penyusunan peta sawah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Merauke sebagai data dasar bersama lintas instansi. BWS Merauke menyampaikan bahwa pintu-pintu air akan dibangun pada November 2026, sedangkan desain bendung DAS Maro dan DAS Sumbe telah diusulkan untuk 2027.
Menutup diskusi, Wamentan menyimpulkan bahwa kondisi riil pembangunan pertanian di Merauke masih jauh dari harapan dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan. Ketersediaan air ditetapkan sebagai prioritas utama yang memerlukan koordinasi intensif Kementan, Kementerian PU, dan Pemda. Wamentan menekankan agar setiap persoalan ditindaklanjuti secara nyata, terukur, dan sesuai kewenangan masing-masing instansi, tidak berhenti pada tahap diskusi.