BRMP Papua Siap Kawal Cetak Sawah 30.000 Ha yang Produktif dan Berkelanjutan
Jayapura, 20 Februari 2026 — Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua (BRMP Papua) menyatakan kesiapan dalam mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional cetak sawah rakyat (CSR) seluas 30.000 hektare di Provinsi Papua. Pengawalan dilakukan dengan koordinasi bersama Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Papua, serta Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Jayapura (BPLIP Kelas I Jayapura) guna memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi.
Sebagai bagian dari tahapan awal, dilakukan evaluasi terhadap kegiatan cetak sawah seluas 1.000 hektare yang berlokasi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi. Evaluasi ini bertujuan memastikan kesesuaian progres pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kendala teknis di lapangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses dan mobilisasi alat berat akibat kondisi geografis. Meski demikian, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi dinilai memiliki tingkat kesiapan relatif lebih baik karena dukungan akses dan kondisi lahan yang lebih siap untuk dikembangkan.
Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong percepatan pelaksanaan kontrak cetak sawah 30.000 Ha, dimulai dari tahap Survei Investigasi dan Desain (SID) hingga konstruksi. Pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan. Sementara dalam upaya menjamin hasil mutu pekerjaan, penyedia jasa SID dan konstruksi diharapkan berasal dari pihak yang berpengalaman, khususnya yang telah terlibat dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ketersediaan data spasial yang akurat menjadi faktor kunci dalam percepatan program. Pemerintah menargetkan ketersediaan data SID minimal seluas 35.000 hektare sebagai cadangan. Dengan demikian, proses kontrak konstruksi dapat segera dilaksanakan sesuai kesiapan lokasi.
Sementara itu, kegiatan CSR sebelumnya yang telah mencapai progres sekitar 90 persen difokuskan pada penyelesaian administrasi dan pelaporan sebagai bagian dari evaluasi dan penataan program secara menyeluruh.
Guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan terkoordinasi, akan dibentuk Tim Teknis terpadu yang melibatkan Dinas Pertanian Provinsi Papua, BRMP Papua, BPLIP Kelas I Jayapura, serta instansi teknis terkait. Tim ini bertugas mengawal setiap tahapan kegiatan agar sesuai standar teknis, tepat waktu, dan menghasilkan output yang optimal.
Kepala BRMP Papua, Dr. Aser Rouw, SP., M.Si, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh, khususnya dalam aspek penerapan inovasi teknologi pertanian, perakitan sistem budidaya, serta pendampingan teknis di lapangan. Menurutnya, peran BRMP Papua sangat penting untuk memastikan lahan hasil cetak sawah tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dapat langsung dimanfaatkan secara produktif oleh petani.
“BRMP Papua siap mengawal program ini melalui penerapan teknologi tepat guna, pendampingan budidaya, serta penguatan kapasitas petani, sehingga lahan yang dicetak benar-benar produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimboa, SP., MM, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk identifikasi lokasi potensial, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran program cetak sawah tahun 2026.
Sementara itu, Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr. Andy Wijarako, SP., M.Si, menjelaskan bahwa strategi utama pencapaian target cetak sawah tahun 2026 difokuskan pada percepatan penyediaan data spasial yang akurat, pelaksanaan SID secara paralel, serta penetapan lokasi prioritas yang benar-benar siap untuk dikonstruksi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan perencanaan, termasuk kejelasan status lahan, kesesuaian tata ruang, serta ketersediaan sumber air. Termasuk percepatan mobilisasi alat berat serta penetapan penyedia jasa yang berpengalaman sebagai faktor penting dalam kegiatan ini.
Dalam pelaksanaan program ini, BRMP Papua akan bersinergi dengan BPLIP Kelas I Jayapura sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, khususnya dalam verifikasi lokasi, pengawasan konstruksi, serta pengawalan mutu hasil kegiatan.