BRMP Papua Dukung SPI KPK 2025: Integritas ASN Jadi Fokus Utama
Sentani, 30 Juli 2025 — BRMP Papua mengikuti Sosialisasi Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 secara daring di Aula BRMP Papua yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Ahmadi S.P., M.Sc selaku Kasubag TU BRMP Penerapan mewakili Kepala BRMP Penerapan.
Dalam arahannya, Ahmadi S.P., M.Sc menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya integritas pegawai Kementerian Pertanian khususnya di lingkup BRMP, membangun komitmen integritas pimpinan dan pegawai BRMP, meningkatkan integritas area-area yang berpotensi merah, serta meningkatkan SPI pencegahan korupsi dan pelaksanaan kegiatan dan capaian output.
Turut dihadiri oleh Kepala KPPN Bogor, Kepala Tim Evaluasi dan Pelaporan BRMP Kementan, perwakilan UKPBJ Setjen Kementan, serta Inspektorat Jenderal Kementan sebagai narasumber dalam sosialisasi ini. Adapun materi yang disampaikan, di antaranya mengenai strategi pencapaian nilai IKPA dan sosialisasi SBM 2025, evaluasi dan pelaporan SPI KPK 2024 dan sosialisasi SPI-KPK tahun 2025, prosedur dan mekanisme penggunaan fasilitas kantor, perjalanan dinas, pengajuan SPP dan SPM, permintaan dan penerimaan barang dan jasa, mekanisme pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta implementasi Permentan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung interaktif. Para peserta mendapat kesempatan untuk berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya.
Sosialisasi ini menjadi langkah nyata BRMP Papua dalam mendukung penguatan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Diharapkan seluruh pegawai dapat mengimplementasikan materi yang disosialisasikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.