Perkuat Hilirisasi Hortikultura di Mimika,Dirwil Papua Dorong Percepatan Tanam & Penguatan Peran PPL
Mimika, 17 September 2026 – Direktur Wilayah (Dirwil) Papua bersama tim melanjutkan kunjungan lapangan dalam rangka Pengawalan Kegiatan Hilirisasi Komoditas Hortikultura di Kabupaten Mimika. Pada hari kedua, kunjungan difokuskan pada peninjauan kesiapan lahan, bantuan sarana produksi, kondisi pertanaman, distribusi pupuk, serta penguatan peran penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Kunjungan diawali di kawasan SP 5 Mimika, dengan meninjau lahan milik Kelompok Tani (Poktan) Makaro Tani seluas 3 hektare yang beranggotakan 15 orang. Kelompok tersebut merupakan bagian dari target pengembangan hortikultura di Kabupaten Mimika seluas 5 hektare. Petani telah menerima bantuan berupa 24 bungkus benih cabai rawit, 600 kg pupuk yang terdiri atas Fertiphos dan KNO3 Putih, serta 24 roll plastik mulsa. Berdasarkan kebutuhan lapangan, penggunaan mulsa mencapai sekitar 8 roll per hektare.
Secara umum, kondisi lahan telah siap untuk ditanami. Petani sebelumnya merencanakan penanaman pada November, namun Direktur Wilayah Papua mendorong agar persiapan dipercepat sehingga penanaman dapat dilakukan lebih awal dan memungkinkan hasil panen diperoleh pada tahun 2026. Percepatan tanam juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau lahannya sudah siap dan bantuan sudah diterima, kita dorong agar segera ditanam. Jangan menunggu terlalu lama, sehingga manfaat kegiatan ini bisa segera dirasakan oleh petani,” demikian arahan Direktur Wilayah Papua kepada kelompok tani.
Selain bantuan pemerintah, petani juga menunjukkan komitmen melalui swadaya, termasuk penyediaan pupuk kandang dengan harga sekitar Rp200.000 per karung. Beberapa tantangan yang ditemukan di lapangan antara lain potensi gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan keterbatasan air. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengawalan selanjutnya agar pertanaman dapat berkembang dengan baik hingga panen.
Kunjungan berikutnya dilakukan pada lahan Poktan Mandiri Jaya seluas 2 hektare. Kelompok ini telah menerima 24 bungkus benih cabai rawit varietas/merk Aura, 16 roll mulsa, serta 400 kg pupuk berupa Fertiphos dan KNO3 Putih. Petani menyampaikan beberapa kendala teknis, antara lain kebutuhan KNO3 Merah, serangan penyakit seperti gejala keriting dan jamur, serta keterbatasan sumber air yang masih mengandalkan sumur.
Direktur Wilayah Papua meminta agar berbagai kendala tersebut dicatat dan dikawal bersama oleh petugas di lapangan sehingga tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target hilirisasi komoditas hortikultura. Pengawalan tidak hanya diarahkan pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan menghasilkan produksi.
Peninjauan Distribusi Pupuk di SP 9
Dari SP 5, rombongan melanjutkan kunjungan ke SP 9, termasuk melakukan peninjauan kepada pengecer pupuk Tunas Jaya yang melayani wilayah SP 7 dan SP 9. Dari hasil kunjungan, mekanisme pelayanan dan penyaluran pupuk secara umum telah mengacu pada SOP.
Namun demikian, masih ditemukan sejumlah dinamika di lapangan, antara lain adanya transaksi secara utang antara pengecer dan petani serta masih adanya petani yang belum masuk dalam RDKK tetapi mengharapkan memperoleh pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sosialisasi dan komunikasi kepada petani maupun pengecer mengenai mekanisme penyaluran pupuk.
Direktur Wilayah Papua menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara penyuluh, pengecer, pemerintah daerah, dan petani agar permasalahan administrasi maupun pemahaman mengenai mekanisme pupuk dapat diselesaikan secara bertahap.
Penguatan Peran PPL di BPP Kuala Kencana
Rangkaian kunjungan hari kedua kemudian dilanjutkan ke BPP Kuala Kencana. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Wilayah Papua berdiskusi dengan 16 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang bertugas di wilayah kerja BPP Kuala Kencana.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data Luas Baku Sawah (LBS) dan pengawalan penyaluran pupuk. Dari 241 LBS yang menjadi wilayah kerja penyuluh, hanya sebagian wilayah yang secara khusus mendapatkan penugasan pada komoditas padi. Direktur Wilayah Papua meminta agar PPL melakukan pengecekan kembali kondisi LBS di lapangan serta memastikan kesesuaian data dengan kondisi aktual.
PPL juga diminta membantu melakukan pendataan dan pendaftaran petani yang belum tercantum dalam RDKK sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut penting agar petani yang memenuhi persyaratan dapat terdata dengan baik dan memperoleh akses terhadap sarana produksi pertanian sesuai ketentuan.
Selain itu, Direktur Wilayah Papua meminta PPL melakukan pengecekan terhadap luasan kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH) yang dilaksanakan oleh dinas serta mengidentifikasi unit cost kegiatan di daerah sebagai bahan evaluasi dan pengawalan program.
Dalam diskusi juga mengemuka berbagai tantangan dalam proses verifikasi data penerima pupuk, khususnya terkait kelengkapan identitas petani. Kondisi sosial dan geografis di Papua memerlukan pendekatan pelayanan yang lebih intensif agar proses pendataan tetap berjalan tanpa mengurangi ketepatan sasaran bantuan.
Empat Peran Strategis PPL
Dalam arahannya kepada para PPL, Direktur Wilayah Papua menegaskan bahwa penyuluh memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian Kementerian Pertanian di tingkat lapangan.
Setidaknya terdapat empat peran strategis PPL yang perlu diperkuat, yaitu:
-
Pendampingan penerapan teknologi, memastikan teknologi pertanian yang diperkenalkan dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan petani;
-
Menyampaikan dan mendeliver informasi, terutama informasi mengenai program, teknologi, bantuan, sarana produksi, serta kebijakan pembangunan pertanian;
-
Pengawalan bantuan pemerintah, memastikan bantuan diterima oleh penerima yang tepat dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya; dan
-
Transformasi perilaku petani, melalui pendampingan berkelanjutan untuk mendorong perubahan pola pikir dan praktik usaha tani menuju pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
“PPL bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi harus hadir mendampingi petani sampai teknologi dan bantuan benar-benar memberikan hasil. Tantangan kita di Papua bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan dan mengubah pola pikir petani secara bertahap,” tegas Direktur Wilayah Papua.
Kunjungan lapangan ini menjadi bagian penting dari upaya BRMP Papua memastikan program hilirisasi komoditas pertanian tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut hingga proses produksi, panen, dan memberikan nilai tambah bagi petani.
Melalui penguatan koordinasi antara BRMP Papua, penyuluh, pemerintah daerah, kelompok tani, pengecer sarana produksi, dan pemangku kepentingan lainnya, pengawalan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan sekaligus mempercepat terwujudnya pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.