BRMP Papua Mengikuti FGD Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kab. Jayapura
Jayapura, 3 November 2026 - Bertempat di Aula LT 1. Kantor Bupati Kab. Jayapura, telah dilaksanakan FGD (Focus Group Discussion) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kab. Jayapura Bapak Haris Richard S. Yocku, S.H.
Dalam sambutannya, beliau memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rancangan peraturan daerah ini. Rancangan Perda ini tidak hanya menjadi sebuah produk hukum, tetapi menjadi landasan besar dan strategis dalam membangun sistem cadangan pangan daerah yang kuat, mandiri, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. Sebagai Narasumber dalam kegiatan ini,
Dr. Ir. Agus Sumule dan Tim UNIPA Manokwari menyampaikan naskah DARI PERATURAN KE MANFAAT NYATA: “Pentingnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Bagi Masyarakat Kab. Jayapura”.
FDG ini diprakarsai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jayapura, dan diikuti oleh Bagian Hukum Setda Kab. Jayapura, Inspektorat Kab. Jayapura, Bidang pangan Dinas Pangan Provinsi Papua, BRMP Papua, Perguruan Tinggi/Stiper, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD), Dinas Sosial dan Instansi lainnya sinergi lintas sektor. Diskusi berlangsung secara interaktif melalui saran dan masukan yang positif guna menyempurnakan naskah yang dipaparkan.
Kabupaten Jayapura memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang sangat besar. Potensi tersebut harus dikelola secara maksimal melalui pemberdayaan petani lokal, penguatan produksi pangan, pengelolaan hasil pertanian, serta pembangunan cadangan pangan pemerintah daerah yang terencana dan berkelanjutan. Cadangan pangan bukan sekedar beras di gudang, ia merupakan sistem untuk memastikan pangan yang cukup, aman, sesuai budaya dan dapat dijangkau Ketika panen gagal, transportasi terganggu, harga bergejolak atau bencana terjadi.
Berdasarkan Raperda Konsolidasi 2026 dan naskah akademiknya maka FGD ini merupakan Langkah operasional agar kebijakan dapat dilaksanakan sehingga Perda harus disertai dengan data, anggaran, pembagian tugas, aturan pelaksanaan, pengawasan dan keterlibatan kampung serta Masyarakat hukum adat. Harapannya, melalui Perda ini, Kabupaten Jayapura mampu memiliki cadangan pangan yang kuat dan mencukupi, sehingga mampu menghadapi kondisi darurat, bencana alam, gejolak harga, maupun berbagai ancaman terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Kabupaten Jayapura tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan pangan di Tanah Papua.
Oleh karena itu, penting untuk membangun komitmen bersama agar rancangan peraturan daerah ini benar-benar menghasilkan kebijakan yang nyata, program yang terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani dan seluruh pelaku usaha pangan lokal. Diharapkan pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan regulasi yang kuat demi terwujudnya kemandirian pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Jayapura.